KULONPROGO, suaramerdeka.com - Merasa prihatin dengan masih banyaknya keluarga miskin di Kulonprogo, Bupati Hasto Wardoyo mencetuskan janji tidak akan makan nasi selama masih ada keluarga miskin di wilayah pemerintahannya. Janji itu merupakan bagian dari “Janji Tri Tedo” yang dicetuskannya di akhir masa 100 hari pertama pemerintahannya.
Menurut Hasto Wardoyo, hal itu dilakukannya sebagai wujud empati terhadap warga yang masih sulit membeli beras. Selain itu, Hasto Wardoyo yang dilantik menjadi bupati berpasangan dengan Wabup Sutedjo pada 24 Agustus lalu itu juga menyatakan, dua janji lainnya.
Yakni, selama masih ada keluarga miskin di Kulonprogo maka dirinya tidak minum manis selain dari gula Kulonprogo, sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi mandiri. “Dan ketiga, tidak akan mengkonsumsi buah impor sebagai wujud keprihatinan terhadap gaya hidup konsumtif pada barang impor,” katanya sambil terbata menahan tangis haru dengan kondisi masih adanya kemiskinan.
Janji Tri Tedo yang berarti tidak akan makan tiga hal tersebut diucapkannya usai evaluasi di masa akhir 100 hari pertama pemerintahannya dan menerima masukan dari kalangan media, di Rumah Dinas Bupati, Rabu (30/11).
Bupati Hasto mengatakan, Janji Tri Tedo yang dia cetuskan itu bukan ritual spiritual klenik, tetapi hanya bentuk unjuk rasa semata. Menurutnya, bila tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa berunjuk rasa, maka dia pun juga bisa berunjuk rasa berupa janji Tri Tedo tersebut.
Hasto melanjutkan, guna mendukung upaya mengatasi masalah kemiskinan, Pemkab Kulonprogo tahun ini akan menyusun data kemiskinan dalam bentuk album kemiskinan. Rencananya penyusunan data kemiskinan itu akan selesai sebelum akhir tahun untuk kemudian dilaunching.
“Kalau mungkin kami akan mendatangkan Ebiet G Ade, bukan launching album lagu, tapi album kemiskinan. Semoga dengan adanya album kemiskinan juga bisa menggugah masyarakat menengah dan kaya untuk peduli dan turut membantu warga yang masih memerlukan bantuan,” imbuhnya.
.
Bupati Mendukung Larangan APBD untuk Beli Buah Impor
Bupati Kulonprogo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) sangat mendukung keputusan dari Menteri Pertanian Suswono untuk tidak menggunakan anggaran APBN maupun APBD untuk membeli komoditas pertanian seperti buah dan sayur impor. Kebijakan tersebut sangat tepat untuk melindungi petani buah di tanah air, sehingga para petani semakin bergairah tidak justru terpuruk dengan membanjirnya buah-buah import. Karena yang akan merasakan sejahtera adalah orang luar atau negara lain, padahal di Indonesia banyak buah yang dapat dikonsumsi.
“Sangat tepat dan saya dukung keputusan melarang APBD maupun APBN untuk membeli buah impor, karena di negara sendiri banyak buah kenapa tidak dimanfaatkan yang justru akan meningkatkan dan mengairahkan budi daya tanaman buah, kalau mengkonsumsi buah import yang sejahtera orang luar, negara lain,”kata Hasto yang sejak awal memimpin Kulonprogo telah berjanji untuk tidak makan buah import, di rumah dinasnya, Minggu (8/7).
Hal tersebut dikatakan Hasto menanggapi adanya keputusan Menteri Pertanian (Mentan) Pertanian, Suswono yang meminta seluruh kepala daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati/Walikota di Indonesia tidak membelanjakan anggaran dari APBN maupun APBD untuk membeli produk pertanian impor seperti buah impor atau sayur impor. (mc)
Senin, 9/07/2012 08:02 WIB – Oleh : Media Center
.
Bupati Kulonprogo Ikut Prihatin dengan Tidak Makan Nasi dan Minum Manis
Tingginya jumlah kemiskinan dan keluaga miskin di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat Bupati Hasto Wardoyo melakukan tiga aksi “Tri Tedo” sebagai bentuk keprihatinan.
“Selama masih ada keluarga miskin di Kulon Progo maka saya berjanji tidak akan makan nasi sebagai wujud empati terhadap warga yang masih kesulitan membeli beras. Saya berjanji tidak akan minum manis selain dari gula dari Kulon Progo sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi mandiri. Saya berjanji tidak akan mengonsumsi buah impor sebagai wujud keprihatinan terhadap gaya hidup konsumtif dengan membeli barang impor,” katanya di Wates, Rabu.
Ia mengatakan, kalau lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan aksi mogok makan. Ini bagian dari bentuk empati kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membeli beras dan mendukung ekonomi mandiri di Kulon Progo.
“Semoga ini dapat menambah semangat kita dan jajaran pejabat di Kulon Progo untuk dapat mengabdi kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat Kulon Progo lebih baik,” kata dia.
Ia mengatakan, program pembangunan orientasinya akan diawali dari program-program kecil, seperti memberdayakan petani dan masyarakat mewujudkan ekonomi mandiri, memperbaiki infrastruktur tingkat desa yang ditargetkan selesai hingga 2015, dan kesehatan gratis untuk masyarakat.
Mulai dari yang kecil
“Program pembangunan kami tidak berorientasi untuk kebijakan besar, tetapi mulai dari yang kecil-kecil seperti pembuatan rumah potong hewan, beras petani Kulon Progo untuk pegawai negeri sipil dan rencananya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membangun bengkel untuk mobil-mobil dinas, dengan tujuan uang yang ada di Kulon Progo tidak keluar daerah,” kata dia.
Pemerintah Kulon Progo ke depan ini akan mengembangkan berbagai program rencana pembangunan seperti pembangunan bandara internasional, pelabuhan samudera Tanjung Adikarta, pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan industri Sentolo, kawasan angropolitan di Kalibawang dan Temon, dan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nanggulan dan Wates.
Selain itu, rencananya kebijakan pemerintah Kulon Progo melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, sedikitnya Rp250 miliar akan digunakan untuk kepentingan umum seperti infrastruktur dianggarkan sekitar Rp78 miliar, pendidikan Rp 47 miliar dan kesehatan Rp45 miliar.
“Ini bagian dari rencana ke depan, tetapi kami akan mengawali pembangunan mulai dari yang kecil menuju ke yang besar,” kata dia.
Tingginya jumlah kemiskinan dan keluaga miskin di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat Bupati Hasto Wardoyo melakukan tiga aksi “Tri Tedo” sebagai bentuk keprihatinan.
“Selama masih ada keluarga miskin di Kulon Progo maka saya berjanji tidak akan makan nasi sebagai wujud empati terhadap warga yang masih kesulitan membeli beras. Saya berjanji tidak akan minum manis selain dari gula dari Kulon Progo sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi mandiri. Saya berjanji tidak akan mengonsumsi buah impor sebagai wujud keprihatinan terhadap gaya hidup konsumtif dengan membeli barang impor,” katanya di Wates, Rabu.
Ia mengatakan, kalau lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan aksi mogok makan. Ini bagian dari bentuk empati kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membeli beras dan mendukung ekonomi mandiri di Kulon Progo.
“Semoga ini dapat menambah semangat kita dan jajaran pejabat di Kulon Progo untuk dapat mengabdi kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat Kulon Progo lebih baik,” kata dia.
Ia mengatakan, program pembangunan orientasinya akan diawali dari program-program kecil, seperti memberdayakan petani dan masyarakat mewujudkan ekonomi mandiri, memperbaiki infrastruktur tingkat desa yang ditargetkan selesai hingga 2015, dan kesehatan gratis untuk masyarakat.
Mulai dari yang kecil
“Program pembangunan kami tidak berorientasi untuk kebijakan besar, tetapi mulai dari yang kecil-kecil seperti pembuatan rumah potong hewan, beras petani Kulon Progo untuk pegawai negeri sipil dan rencananya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membangun bengkel untuk mobil-mobil dinas, dengan tujuan uang yang ada di Kulon Progo tidak keluar daerah,” kata dia.
Pemerintah Kulon Progo ke depan ini akan mengembangkan berbagai program rencana pembangunan seperti pembangunan bandara internasional, pelabuhan samudera Tanjung Adikarta, pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan industri Sentolo, kawasan angropolitan di Kalibawang dan Temon, dan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nanggulan dan Wates.
Selain itu, rencananya kebijakan pemerintah Kulon Progo melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, sedikitnya Rp250 miliar akan digunakan untuk kepentingan umum seperti infrastruktur dianggarkan sekitar Rp78 miliar, pendidikan Rp 47 miliar dan kesehatan Rp45 miliar.
“Ini bagian dari rencana ke depan, tetapi kami akan mengawali pembangunan mulai dari yang kecil menuju ke yang besar,” kata dia.
0 comments:
Post a Comment